KKI adalah instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit atau pembayaran tunda (deferred payment), di mana seluruh proses transaksinya diproses secara domestik lewat Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional. Ini yang membedakannya secara mendasar dari kartu kredit konvensional, yang sebagian transaksinya masih harus melewati jaringan pembayaran internasional.

Sumber dana pada KKI berasal dari fasilitas kredit, namun cara pakainya bukan lewat gesek mesin EDC seperti kartu kredit pada umumnya, melainkan lewat QRIS Scan maupun QRIS Tap. Dengan seluruh pemrosesan dilakukan di dalam negeri, Bank Indonesia menilai langkah ini bisa mendorong efisiensi sistem pembayaran nasional sekaligus memperkuat kedaulatan data transaksi keuangan Indonesia.

Pada peluncuran perdananya, ada delapan penyelenggara jasa pembayaran yang sudah menerbitkan KKI, yaitu:

• BCA
• Bank Mandiri
• BNI
• BRI
• CIMB Niaga
• PermataBank
• Bank Mega
• Bank Syariah Indonesia (BSI), yang juga menghadirkan skema pembiayaan syariah

KKI bisa dimiliki baik oleh perorangan maupun korporasi, mencakup layanan konvensional maupun syariah, tergantung produk yang disediakan masing-masing bank penerbit.

Baca Juga: Bedanya Kartu Kredit Indonesia dan Kartu Kredit Biasa, Ini Penjelasannya

Untuk tahap awal, KKI baru tersedia dalam bentuk kartu digital dan digunakan sebagai sumber dana transaksi lewat ekosistem QRIS, mencakup QRIS MPM, QRIS CPM, dan QRIS Tap. Ke depan, Bank Indonesia berencana mengembangkan KKI secara bertahap agar bisa dipakai untuk transaksi online lewat metode pembayaran daring, sekaligus transaksi offline menggunakan kartu fisik.

Karena berjalan lewat kanal QRIS, ketentuan transaksinya pun mengikuti aturan QRIS yang sudah berlaku, termasuk batas transaksi Rp10 juta per transaksi dengan biaya Merchant Discount Rate (MDR) di kisaran 0 sampai 0,7 persen. KKI juga bisa dipakai belanja di merchant QRIS domestik di seluruh Indonesia, maupun di luar negeri lewat skema QRIS Cross Border pada negara-negara mitra.

Meski sama-sama berada dalam satu ekosistem Kartu Kredit Indonesia, KKI segmen ritel dan KKI Pemerintah punya segmen pengguna yang berbeda. KKI Pemerintah dikhususkan untuk satuan kerja pemerintah pusat maupun daerah guna mendukung transaksi belanja instansi, sementara KKI segmen ritel diperuntukkan bagi masyarakat umum dan pelaku usaha untuk kebutuhan transaksi sehari-hari maupun kegiatan bisnis.

KKI merupakan bagian dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang diatur lewat Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, berikut syarat umum calon pemegang KKI:

• Usia minimal pemegang kartu utama adalah 21 tahun, atau sudah menikah
• Usia minimal pemegang kartu tambahan adalah 17 tahun, atau sudah menikah
• Memiliki pendapatan minimal Rp3 juta per bulan setelah dikurangi kewajiban/cicilan lain
• Lolos proses penilaian kelayakan dan manajemen risiko dari bank penerbit

Selain syarat di atas, masing-masing bank penerbit berhak meminta dokumen atau informasi tambahan sesuai proses penilaian kredit yang berlaku di institusi tersebut.

Kehadiran KKI menambah opsi instrumen pembayaran tunda yang bisa dipilih masyarakat, khususnya yang aktif bertransaksi lewat QRIS. Namun, apa pun jenis fasilitas kreditnya, penting untuk mengukur dulu kebutuhan dan kemampuan bayar sebelum mengajukan. Bagi yang butuh dana cepat untuk kebutuhan mendesak namun belum memenuhi syarat kartu kredit, UangMe hadir sebagai platform pinjaman online yang berizin dan diawasi OJK, dengan proses pengajuan yang bisa dilakukan langsung dari aplikasi. Pastikan selalu menyesuaikan limit pinjaman dengan kemampuan cicilan agar keuangan tetap sehat.